SIDOARJO – Pagi itu halaman Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak seperti biasanya. Bukan deretan mobil pejabat yang menarik perhatian, melainkan puluhan karangan bunga yang berdiri sunyi di depan gerbang wakil rakyat, Senin (9/3/2026).
Namun bunga-bunga itu bukan sekadar ucapan selamat atau penghormatan. Di balik kelopak warna-warni itu terselip pesan getir—sebuah sindiran tajam tentang demokrasi yang dianggap mulai kehilangan suaranya.
Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo, yang dikenal dengan sebutan Laskar Jenggolo. Sebuah aksi simbolik, namun sarat makna.
Di antara rangkaian bunga itu tertulis kalimat yang menggugah:
“Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo”
dan
“DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Kalimat-kalimat itu seolah menjadi elegi bagi harapan yang dirasa memudar.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, berdiri di tengah barisan bunga itu, menyampaikan kegelisahan yang lama terpendam.
“Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Namun kisah ini tidak hanya tentang bunga dan simbol.
Di baliknya beredar pula rumor yang mengusik ruang publik—dugaan adanya aliran dana siluman sebesar Rp60 juta kepada sejumlah ketua organisasi.
Isu yang beredar bahkan menyeret inisial SP, seorang anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Bagi Laskar Jenggolo, kabar ini bukan sekadar desas-desus, melainkan ancaman terhadap integritas gerakan masyarakat sipil.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi—di antaranya Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI—pun menyatakan sikap yang sama: menolak stigma dan menuntut kejelasan.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Selain rumor dana, kegelisahan juga datang dari konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Bagi Laskar Jenggolo, DPRD seharusnya hadir sebagai penyeimbang kekuasaan—penjaga arah agar pemerintahan tetap berjalan lurus.
Namun yang terlihat justru sebaliknya: sunyi sikap, tanpa langkah yang jelas.
Di tengah polemik yang berkembang, muncul kecurigaan bahwa isu dana tersebut mungkin menjadi cara halus untuk meredam suara-suara kritis.
Jika benar demikian, maka demokrasi bukan hanya diuji, tetapi sedang dipertaruhkan.
“DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, bunga-bunga di halaman gedung dewan tetap berdiri. Diam, namun berbicara banyak.
Sebuah pesan dari jalanan untuk para pemegang kursi kekuasaan:
Transparansi atau Konsekuensi.
