PRINGSEWU, LAMPUNG — Pringsewu menjadi pusat perhatian publik setelah gelombang aksi unjuk rasa bertubi-tubi melanda kantor pemerintahan dan gedung dewan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Tiga kali aksi demonstrasi datang dari elemen masyarakat yang berbeda, namun membawa satu benang merah yang sama: ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan daerah dan tuntutan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah kronologi lengkap peristiwa yang mengguncang roda pemerintahan setempat, jum’at, 19 juni 2026. 1. Aksi Pertama: LSM Trinusa Tegaskan Suara Masyarakat Di awal bulan, gelombang protes pertama bermula saat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Pringsewu menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC LSM Trinusa, Abdul Manaf, yang memimpin massa menyampaikan aspirasi dan sorotan terhadap kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif saat itu. Dalam orasinya, Abdul Manaf beserta anggotanya menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk pengawasan masyarakat. Aksi ini menjadi tanda awal bahwa ketidakpuasan publik mulai mengemuka, di mana mereka menilai banyak hal dalam tata kelola pemerintahan yang belum berjalan sesuai harapan dan kepentingan rakyat. 2. Aksi Kedua: Aliansi Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Tidak berselang lama, tepatnya keesokan harinya setelah aksi LSM Trinusa usai, situasi semakin memanas. Kali ini giliran elemen mahasiswa yang bergerak. Sebuah aliansi mahasiswa menggelar aksi besar-besaran hingga menyerbu dan menggeruduk halaman Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pringsewu. Terlihat beragam atribut dan spanduk berisi tulisan kritik tajam dan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa. Dengan suara lantang, mereka meneriakkan berbagai aspirasi yang menyoroti masalah pelayanan publik, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Kehadiran mahasiswa ini mempertegas bahwa ketidakpuasan tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi telah meluas hingga ke kalangan intelektual dan pemuda. 3. Aksi Ketiga: Ormas Grib Jaya Tuntut Transparansi dan Perombakan Total Puncak gelombang protes terjadi belum genap satu bulan sejak aksi pertama, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Grib Jaya turun ke jalan dan berkumpul di kompleks pemerintahan untuk menyampaikan tuntutan yang lebih tegas dan mendasar. Massa Ormas Grib Jaya menyampaikan langsung kepada Bupati Pringsewu dan pimpinan DPRD dua poin utama yang menjadi tuntutan keras mereka: 1. Transparansi Penggunaan Anggaran Daerah: Mereka menuntut keterbukaan penuh terkait aliran dana APBD, karena selama ini beredar dugaan kuat adanya banyak penyimpangan anggaran yang justru merugikan keuangan daerah dan hak-hak masyarakat Kabupaten Pringsewu.2. Perombakan Total Struktur Birokrasi OPD: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum bekerja secara maksimal, beres, dan bersih. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya perombakan menyeluruh terhadap struktur dan personel birokrasi agar pemerintahan lebih bersih, disiplin, dan berintegritas. Inti Masalah yang Mengemuka: Dari rangkaian tiga aksi yang terjadi berturut-turut ini, terlihat jelas bahwa ada masalah mendasar yang belum diselesaikan oleh Pemkab dan DPRD Pringsewu. Masyarakat melalui perwakilan LSM, Mahasiswa, maupun Ormas sepakat bahwa Pengelolaan keuangan daerah masih diselimuti ketidakjelasan dan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.Struktur birokrasi dinilai kaku, lambat, dan belum bersih dari praktik-praktik yang merugikan publik Aspirasi masyarakat belum didengar dan ditindaklanjuti dengan serius oleh para pemangku kebijakan. Situasi ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Sekretariat DPRD bahwa kepercayaan publik sedang diuji berat. Kini, mata seluruh masyarakat tertuju pada langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh para pemimpin daerah: apakah hanya akan merespons dengan janji manis, atau benar-benar melakukan perubahan nyata sesuai tuntutan rakyat agar aksi unjuk rasa tidak terus berulang di masa mendatang, tutupnya.
